Menu Multilavel
VIDEO


BERITA UTAMA

Peraturan Menteri Mengenai Standar Pelayanan di PIP Semarang Disosialisasikan

Semarang, 26 Mei 2017.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 23 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) pada 3 April 2017. Sebagai tindak lanjut atas terbitnya peraturan ini, Satuan Penjaminan Mutu (SPM) PIP Semarang memfasilitasi sosialisasi kepada segenap pegawai PIP Semarang di Auditorium Gedung Serba Guna Mas Pardi, Kampus PIP Semarang, Jum’at, 26 Mei 2017.

Dalam sambutannya, Direktur PIP Semarang Dr. Capt. H. Wisnu Handoko, M.Sc menyatakan bahwa Standar Pelayanan merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaran PIP Semarang sebagai badan publik. Sebelumnya untuk PIP Semarang ada sejumlah peraturan lain seperti statuta yang mengatur tentang tata kelola organisasi, lalu ada peraturan tentang tarif dan peraturan tentang remunerasi. Menurut Direktur PIP Semarang, PM. 23 Tahun 2017 mengatur hampir semua jenis pelayanan yang ada di PIP Semarang.

“Hampir semua jenis pelayanan yang ada di PIP Semarang dicantumkan di sini: prosedur, persyaratan dan lain sebagainya. Jadi, acuan yang nanti digunakan di dalam pelayanan mengacu di peraturan ini. Di dalamnya juga mencantumkan adanya Maklumat Pelayanan sebagai janji pelaksanaan Standar Pelayanan,” kata Direktur PIP Semarang.

Ketua Satuan Penjaminan Mutu, Abdi Seno, M.Si, M.Mar.E yang bertindak sebagai pembicara dalam sosialisasi ini mengatakan bahwa di dalam PM. 23 Tahun 2017 disebutkan mengenai ruang lingkup Standar Pelayanan pelaksanaan diklat di PIP Semarang yang meliputi: Jasa Layanan Diklat Pembentukan, Jasa Layanan Diklat Peningkata, Jasa Layanan Pelatihan, Jasa Layanan Pengujian Kompetensi, Jasa Layanan Sertifikat Kesehatan, Jasa Layanan Penunjang Pendidikan, dan Jasa Layanan Sewa Fasilitas.

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan ini terdiri dari beberapa komponen yaitu: dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasara, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran da masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

Direktur PIP Semarang menegaskan bahwa Standar Pelayanan ini harus dilaksanakan jajarannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada komplain dari customer, LSM atau bahkan Ombudsman, yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan fungsi monitoring pelayanan terhadap badan publik.

-Humas-